Congratulation People of Malang

Well, baru tanggal 23 Mei kemarin kita melaksanakan pilkada yang mencalonkan 6 pasangan yakni : 4 koalisi partai dan 2 calon independen. Berdasarkan hasil penghitungan quick count oleh lembaga independen seperti FISIP UB dan FISIP UMM telah didapat hasil suara tertinggi yang diraih oleh pasangan A alias AA. Pasangan yang diusung Partai G-Partai Hijau ini ini memperoleh suara 48,15 persen sampai dengan pukul 15.25 WIB (data bisa dilihat di sini)

Menurut ane pribadi dengan desas-desus (sebenarnya kenyataan) bahwa pasangan A menglencerkan masyarakat ke wali lima, dalilnya penglenceran tersebut dilakukan sebagai bentuk pemecahan rekor MURI (berita bisa dibaca di sini). Tapi kalau menurut ane, itu termasuk juga dalam Money Politic. Terbukti setelah penglenceran yang dilakukan dekat-dekat dengan Bulan pemilihan, pasangan A mendapat suara mayoritas. Selain itu, setelah membaca definisi Money Politic, meski bentuknya bukan merupakan sembako atau uang mentah, pasangan ini bisa dibilang membeli suara rakyat dengan kedok religi.

Cerdasnya tim sukses mereka menarik perhatian masyarakat untuk memilih AA dengan kedok religi membuat pasangan ini diminati masyarakat. Tak hanya ane, rupanya salah satu LSM Kota Malang juga menganggap ziarah wali ini merupakan bentuk black campaign yang melibatkan kegiatan keagamaan (baca ini). Sebetulnya, menziarahkan warga ke makam wali bukanlah hal yang buruk. Sayangnya karena dilakukan dalam waktu yang tidak tepat akan timbul dugaan-dugaan yang menyebabkan reputasi pasa A ini jatuh sendiri. Yang perlu dikritik di sini tak hanya masyarakat yang mau-maunya disuap dengan penglenceran tetapi juga kelalaian KPU Kota Malang yang kurang tegas terhadap tindak semacam ini, padahal KPU sudah menyatakan bahwa mereka akan membatalkan raihan suara jika calon terbukti melakukan tindak Money Politic.

Tak hanya kasus pasangan A yang melakukan kampanye terlebih dahulu dengan menyuap menggunakan kedok religi yang lalai diawasi oleh KPU, KPU Kota Malang juga telah lalai dengan salah satu calon lain yang diusung partai Merah, S. Terbukti S ini pernah menjadi tersangka kasus korupsi tahun 1999-2004 lalu kala Beliau masih menyandang status Ketua DPRD (berita). Kasus tersebut terungkap atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan APBD Kota Malang tahun 2000 untuk anggaran DPRD senilai Rp 935 juta melebihi ketentuan. Mantan Ketua DPRD periode 1999-2004 S menjadi tersangka dalam korupsi dana pesangon untuk dewan sebesar Rp2,1 miliar (berita). Bagaimana bisa seorang koruptor (mantan) mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Malang, tentu saja ada yang tidak bisa beres dalam hal ini. Meski orang tersebut dinyatakan telah insyaf dari perbuatan korupsi, masih besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk melakukan tindak korupsi yang lebih besar lagi dengan jabatan yang lebih besar bukan?

Hal inilah yang menjadi sorotan Saya, bagaimana bisa KPU meloloskan (mantan) tersangka korupsi? Bukankah menjadi seorang pemimpin dibutuhkan catatan kelakukan baik dan bersih dari segala tindak kriminal terutama korupsi?

Kembali lagi juga terhadap kecerdasan politik Warga Malang yang masih kurang percaya terhadap calon independen dengan dalih calon Independen justru akan  korupsi lebih banyak untuk mengembalikan modal kampanye yang berasal dari uang mereka pribadi. Saya rasa alasan itu kurang logis. Setidaknya kita harus memberi kesempatan dulu terhadap calon independen untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pemimpin tanpa cawe-cawe dari Partai dan kalau pun memang mereka terbukti melakukan tindak korupsi, barulah kita mengajukan mosi tidak percaya lagi pada calon independen berikutnya. Selama ini, belum ada calon independen yang menduduki kursi jabatan karena paradigma tak terbukti tadi.

Comments